Merdeka.com - Pada 1 Januari 2014 PT Pertamina menaikkan harga elpiji
non subsidi tabung 12 Kilogram sebesar 68 persen. Besaran kenaikan di
tingkat konsumen juga bervariasi berdasarkan jarak stasiun elpiji ke
titik serah (supply point). Dengan kenaikan Rp 3.959 per Kg tersebut,
maka kenaikan harga per tabung elpiji 12 kilogram mencapai Rp 47.508 per
tabung dan akhirnya harga elpiji 12 kg mencapai Rp 117.708 per tabung.
Keputusan Pertamina dalam menaikkan harga elpiji 12 Kilogram pada awal
tahun ini mendapat penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya dari
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono. Menurut
Arief Pertamina tidak transparan dalam mengolah produksi gas non subsidi
yang selalu diklaim merugi. Bahkan Direktur Utama Pertamina, Karena
Agustiawan dituding gagal dalam menyediakan energi murah bagi
masyarakat.
Arief menyayangkan hingga saat ini tidak ada satu pun lembaga
independent yang mengetahui berapa sebenarnya biaya produksi yang
dikeluarkan Pertamina untuk memproduksi gas elpiji non subsidi ukuran 12
kilogram.
"Ini bentuk ketidakefisienan Pertamina dalam produksi elpiji dan bisa
jadi ulah para mafia gas yang ada di Pertamina," ucap Arief dalam
keterangan tertulisnya kepada merdeka.com, Minggu (5/1).
Bukan hanya itu, sebagai perbandingan Arief menyebut harga elpiji ukuran
12 Kilogram non subsidi di negara tetangga yaitu Malaysia dijual hanya
harga sebesar 20 ringgit atau setara dengan Rp 70.000 kepada masyarakat
Malaysia. Harga elpiji di Indonesia yang tembus Rp 120.000 menimbulkan
tanda tanya besar berapa besar biaya produksi gas Pertamina.
"Kenaikan harga elpiji oleh Pertamina yang mencapai harga Rp 120.000
hingga Rp 200.000 di pasaran tidak dapat diterima begitu saja. Apalagi
dengan kurs rupiah yang semakin melemah karena ringgit juga mengalami
pelemahan," tegasnya.
Dengan kondisi seperti ini, Arief meminta kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk
melakukan audit ulang terkait adanya dugaan korupsi dalam memproduksi
elpiji ukuran 12 Kilogram non subsidi.
"Terkait Undang Undang Keterbukaan Publik, Pertamina harus memberikan
informasi kepada masyarakat terkait biaya produksi gas elpiji non
subsidi," tutupnya.(mdk/idr)
SUMBER NGAWUR
Ini Oom Arief Puyuono dapat data dari mana.. Data
dari International Institute For Sustainable Development harga
keekonomian LPG 14 kg di Malaysia RM 54.39, setelah disubsidi jadi RM
26.60.
kalo hari ini 1 RM = Rp 3700, agan bisa itung sendiri harga LPG 12 kg di sono.. bandingin sama harga Pertamina..
SUMBER IISD
Sedikit penjelasan dari ane :
pertamina punya lini bisnis banyak gan, ada produksi minyak mentah, gas bumi, kilang, distribusi bbm, lpg, dll. secara overall pertamina untung gan, tp dr sektor LPG rugi. alhamdulillah kerugian ini masih ketutup dr lini bisnis lain. tiap taun pertamina diaudit sm BPK, beberapa taun terakhir temuan auditnya ya tentang kerugian LPG ini. kl ga ditindaklanjuti ya bisa dianggap merugikan negara, karena profit pertamina lebih dari 50%nya disetor ke negara. jadi kalo ada yg minta pertamina diaudit, ya itu buktinya: audit BPK. auditnya banyak gan, ga cuma BPK aja, ada dr BPKP, SKKmigas, & akuntan publik macam ernst & young or price waterhouse cooper.
pajak yang disetor pertamina
kalo ada agan yang bilang pertamina serakah pingin profit lebih banyak, lha wong profitnya sebagian besar masuk kas negara kok... pertamina untung dikit = negara untung dikit, pertamina untung banyak = negara untung banyak..
perlu agan2 tau, yg disubsidi sm pemerintah cuma LPG 3 kg aja, yg 12 kg ngga. karena pemerintah menganggap yg pake 12 kg dr kalangan menengah ke atas, krn itu harusnya LPG 12 kg dijual di harga keekonomiannya. selama ini pertamina ngasih "subsidi" ke rakyat utk LPG 12 kg. dr sisi tatakelola perusahaan ini salah. yg boleh nyubsidi ya negara. kl mau pertamina bisa aja ngasih subsidi tapi pemerintah harus bikin payung hukumnya dulu, tanpa itu penjualan produk di bawah harga keekonomian dianggap kerugian negara oleh BPK.
Untuk naikin harga LPG ada PROSEDUR yang harus ditempuh pertamina gan, syaratnya rencana kenaikan harga harus disetujui oleh pemegang saham pertamina, dalam hal ini PEMEGANG SAHAM pertamina adalah PEMERINTAH melalui MENTERI BUMN, jadi ngga ujug-ujug pertamina naikin seenak jidat. Yang harus dikritisi adalah kenapa pemerintah seolah cuci tangan setelah harga naik?
masalah harga gas murah yg dijual ke cina, menurut ane ngga mungkin ngga ada campur tangan pemerintah dlm netapin harganya. lha wong harga minyak mentah aja bukan pertamina yg netapin. itu juga gas dari lapangan Tangguh, operatornya BP, bukan pertamina. Tangguh
ini Gan yang punya saham di LNG Tangguh :
(1) Operator : BP saham 37.16%, Partner : (2) MI Berau B.V saham 16.30% (3) CNOOC Muturi Limited and CNOOC Wiriagar Overseas Limited saham 13.90% (4) Nippon Oil Exploration (Berau), Ltd saham 12.23% (5) KG Berau/KG Wiriagar saham 10.0% (6) LNG Japan Corporation saham 7.35% (7) Talisman saham 3.06%. ASING SEMUA SEPERTI KEBANYAKAN YANG AGAN2 MAU..
masalah remunerasi di pertamina ane luruskan gan, agan2 perlu tau, gaji pertamina di sektor hulu ada di persentil 50-60% dari range gaji perusahaan minyak di Indonesia. artinya kl dibandingin dg perusahaan minyak yg ngasih gaji paling tinggi, gaji pegawai sektor hulu pertamina sekitar setengahnya aja, masih jauh dr gaji perusahaan minyak asing. kl di sektor hilir gaji pegawai pertamina lebih kecil dr itu. dr marketnya sendiri sektor energi emang menawarkan gaji yg cukup besar, kl trlalu jauh dr range remunerasi di pasaran siapa yg mau masuk pertamina? pasti pada milih masuk perusahaan asing..
Saran ane buat yang mau komen tentang LPG coba dulu lah kalian riset di gugel cari tau lebih dalam, jangan asal jeplak.. tata niaga migas banyak seluk beluknya gan..
Ane di sini cuma mau meluruskan kalo pertamina itu statusnya OPERATORnya pemerintah gan dan memang yang dilakukan pertamina itu pure cuma mengikuti aturan main yang ada. aturan main siapa yang buat? ya itu domain pemerintah lah.. Kalo memang LPG dianggap sebagai komoditas vital tanpa pandang status ekonomi orang, ya sudah, minta pemerintah untuk subsidi semua LPG yang ada di pasar, mau 3 kg atau 12 kg kasih subsidi semua.. selama pemerintah masih menetapkan LPG 12 kg sebagai barang non subsidi, jual murah akan dianggap merugikan negara..
gak usah jauh2 bandingin sama tetangga sebelah gan., ini ada perusahaan yg jualan Elpiji di Indonesia namanya Blue Gaz http://www.bluegaz.co.id/
liat sendiri deh harganya. tabung 5,5 kg aja Rp 95.000
Pages
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar